Dari Pencurian Motor hingga Bobol Rumah, Advokat Andi Akbar Muzfa Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku

Dari Pencurian Motor hingga Bobol Rumah, Advokat Andi Akbar Muzfa Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku

Bugis.Net - Tindak pidana pencurian masih menjadi salah satu kejahatan yang paling sering dilaporkan masyarakat kepada aparat penegak hukum di berbagai daerah. Mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah, pencurian di tempat usaha, hingga pencurian yang dilakukan secara terorganisir, kasus-kasus tersebut terus menjadi perhatian karena menimbulkan kerugian materiil dan mengganggu rasa aman masyarakat.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus pencurian kembali menjadi sorotan publik setelah rekaman CCTV dan video warga yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi pelaku saat menjalankan kejahatannya. Tidak sedikit pula kasus yang berujung pada penangkapan setelah aparat melakukan penyelidikan berdasarkan bukti elektronik dan keterangan saksi.

Selain kerugian ekonomi yang dialami korban, tindak pidana pencurian juga menimbulkan dampak psikologis karena masyarakat merasa keamanan lingkungan tempat tinggal maupun tempat usahanya terganggu.

Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menegaskan bahwa pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

"Pada prinsipnya, pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Meskipun sering dianggap sebagai kejahatan yang sederhana, konsekuensi hukumnya tetap serius karena menyangkut hak kepemilikan yang dilindungi oleh undang-undang," ujar Andi Akbar saat memberikan pandangan hukum di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu (06/11).

Menurutnya, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 dan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan tersebut membedakan berbagai bentuk pencurian berdasarkan cara pelaksanaan, keadaan yang menyertai, serta akibat yang ditimbulkan.

Andi Akbar menjelaskan bahwa hukum membedakan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Semakin berat modus yang digunakan dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

"Dalam praktik penegakan hukum, penyidik tidak hanya melihat apakah barang telah diambil. Cara pelaku melakukan perbuatan, jumlah pelaku yang terlibat, lokasi kejadian, serta kondisi yang menyertai peristiwa juga menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara," jelasnya.

Menurut Andi Akbar, pencurian dengan pemberatan masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemukan dalam praktik hukum. Misalnya pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau dilakukan dengan cara merusak, membongkar, maupun memasuki tempat tertentu secara melawan hukum.

Selain itu, pencurian kendaraan bermotor juga masih menjadi salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan masyarakat di berbagai daerah.

Belakangan ini, sejumlah pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor oleh aparat kepolisian kembali menjadi perhatian publik. Dalam beberapa perkara, pelaku diketahui beroperasi secara berkelompok dan menjual hasil kejahatannya ke daerah lain untuk menghilangkan jejak.

Kasus pencurian di rumah kosong maupun tempat usaha juga masih sering terjadi, terutama ketika pelaku memanfaatkan kelengahan korban atau minimnya sistem pengamanan yang tersedia.

Andi Akbar menambahkan bahwa dalam sejumlah perkara, tindak pidana pencurian tidak berdiri sendiri. Terkadang terdapat tindak pidana lain yang menyertai, seperti perusakan, penadahan, hingga kekerasan terhadap korban.

Apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menurutnya, konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku menjadi jauh lebih berat karena tidak hanya menyerang harta benda korban, tetapi juga keselamatan jiwa dan raga.

"Pencurian yang disertai kekerasan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi karena korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga berpotensi mengalami luka atau trauma akibat tindakan pelaku," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan pencurian.

Menurutnya, meskipun masyarakat berhak membantu mencegah terjadinya kejahatan, setiap orang tetap memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kita masih sering melihat dugaan pelaku pencurian menjadi korban pengeroyokan atau kekerasan massa. Padahal tindakan semacam itu juga dapat menimbulkan persoalan hukum baru bagi pihak yang melakukannya," ujarnya.

Andi Akbar menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus diserahkan kepada aparat yang berwenang agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

Dari sisi korban, ia menyarankan agar setiap peristiwa pencurian segera dilaporkan kepada pihak kepolisian sesegera mungkin. Korban juga perlu mengamankan seluruh bukti yang tersedia, termasuk rekaman CCTV, foto lokasi kejadian, dokumen kepemilikan barang, maupun identitas saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Menurutnya, kecepatan dalam melaporkan kejadian sering menjadi faktor penting dalam membantu proses penyelidikan dan meningkatkan peluang pengungkapan perkara.

"Korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Karena itu, bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa pencurian perlu diamankan sejak awal," jelasnya.

Selain penegakan hukum, Andi Akbar menilai upaya pencegahan juga harus menjadi perhatian bersama. Penggunaan sistem keamanan yang memadai, pemasangan CCTV, peningkatan kewaspadaan lingkungan, serta kerja sama masyarakat dalam menjaga keamanan dinilai dapat membantu menekan angka kejahatan.

"Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Semakin baik sistem pengamanan yang dimiliki masyarakat, semakin kecil peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya," tegasnya.

Kalangan praktisi hukum menilai bahwa pencurian masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena tingginya angka kejadian dan beragamnya modus yang digunakan pelaku. Oleh karena itu, penanganan yang profesional, perlindungan terhadap korban, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di tengah kehidupan sosial.

Editor: Andi Ratna